Pasal 172
BAB 8 — MANAJEMEN KEAMANAN KAPAL
(1) Untuk melaksanakan keamanan dan ketertiban di Pelabuhan, Koordinator PSC membentuk PSC. (2) Pembentukan PSC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan seluruh unsur terkait di Pelabuhan dan dituangkan dalam Keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis tentang pembentukan PSC. (3) Unsur terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi wakil dari: a. Kantor Kesyahbandaran Utama, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, atau Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Pemerintah Pusat; b. Kantor Otoritas Pelabuhan Utama; c. distrik navigasi; d. bea cukai; e. imigrasi; f. Tentara Nasional Indonesia; g. Kepolisian Negara Republik Indonesia; h. karantina; i. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan; j. Badan Usaha Pelabuhan, pengelola Terminal Khusus, atau pengelola Terminal untuk Kepentingan Sendiri; k. Pemerintah Daerah; dan l. pihak lain yang terkait.
