Pasal 21

(1) Pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan

Sislatkernas di daerahnya sesuai dengan tugas dan wewenang penyelenggaraan otonomi daerah di bidang ketenagakerjaan.

(2) Pelaksanaan Sislatkernas di daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), berlandaskan pada pedoman penyelenggaraan Sislatkernas yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri.