Pasal 20

(1) Koordinasi pelatihan kerja dilakukan oleh lembaga koordinasi

pelatihan kerja nasional yang dibentuk dengan Peraturan Presiden.

(2) Koordinasi pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

antara lain meliputi koordinasi dalam perencanaan, penyelenggaraan, pemberdayaan, dan pendanaan, pelatihan kerja.