Pasal 33

(1) Rektor mempunyai tugas dan wewenang:

• memimpin pelaksanaan pengelolaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan visi dan misi UNAIR;

• menetapkan penerimaan, kelulusan, dan pemberhentian Mahasiswa;

• mendirikan, mengubah nama, menggabungkan, dan membubarkan Fakultas setelah mendapat pertimbangan SA dan persetujuan MWA;

• mendirikan, mengubah nama, menggabungkan, dan membubarkan Program Studi setelah mendapat persetujuan SA;

• menyusun rencana strategis, rencana kerja dan anggaran tahunan UNAIR;

• mengangkat dan memberhentikan pimpinan unsur pelaksana akademik, pimpinan unsur penunjang akademik, pimpinan unsur pelaksana administrasi, dan pimpinan unsur organisasi lain;

• menetapkan jabatan karier, mengangkat, atau memberhentikan Dosen dan tenaga kependidikan berdasarkan atas sistem dan prosedur yang konsisten dan profesional sesuai dengan kebutuhan pengembangan sumber daya manusia dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

• melakukan pembinaan terhadap Dosen, tenaga kependidikan, dan Mahasiswa;

• menjalin hubungan kemitraan dengan Pemerintah, dunia usaha, alumni, dan masyarakat pada umumnya;

• menjalin kerja sama internasional dengan pemerintah asing, lembaga internasional dan dunia usaha;

• menetapkan . . .

• menetapkan dan mencabut gelar akademik yang diberikan oleh UNAIR;

• menetapkan sanksi atas pelanggaran etika akademik dan aturan berperilaku;

• menyelenggarakan rapat secara rutin mengenai penyusunan dan evaluasi kebijakan dan arah pengelolaaan penyelenggaraan UNAIR;

• menyerahkan laporan tahunan dan laporan akhir masa jabatan kepada MWA tentang pengelolaan UNAIR;

• bersama dengan MWA menyusun laporan tahunan UNAIR yang disampaikan kepada Menteri;

• menyelenggarakan rapat pleno pimpinan yang dihadiri oleh Dekan, dan pimpinan unsur organisasi lainnya minimal sekali setiap semester;

• menetapkan peraturan tentang organisasi dan tata laksana UNAIR;

• mengukuhkan jabatan Guru Besar;

• mendayagunakan aset yang merupakan kekayaan negara yang belum dipisahkan di luar kegiatan Tridharma perguruan tinggi; dan

• tugas lainnya yang bukan merupakan tugas MWA dan SA.

(2) Rektor dapat membentuk unsur organisasi lain

untuk membantu kelancaran tugasnya.