Pasal 7

(1) Menteri menetapkan batas maksimal kumulatif

pinjaman Pemerintah Daerah secara keseluruhan palingdepkumham.go.id lambat bulan Agustus untuk tahun anggaran berikutnya.

(2) Penetapan batas maksimal kumulatif pinjaman

Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan dengan memperhatikan keadaan dan

prakiraan perkembangan perekonomian nasional serta batas maksimal kumulatif pinjaman Pemerintah dan Pemerintah Daerah.