Pasal 51

(1) Pemerintah Daerah wajib melakukan kewajiban

pembayaran sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian pinjaman.

(2) Dalam hal Pinjaman Daerah bersumber dari

Pemerintah, kewajiban pembayaran yang berupa cicilan pokok, bunga, dan kewajiban lainnya disetorkan kedepkumham.go.id Rekening Kas Umum Negara atau rekening lain yang ditunjuk oleh Menteri.