Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah tidak dapat memberikan jaminan

atas pinjaman pihak lain.

(2) Pendapatan Daerah dan/atau barang milik daerah tidak

dapat dijadikan jaminan Pinjaman Daerah.

(3) Kegiatan yang dibiayai dari Obligasi Daerah beserta

barang milik daerah yang melekat dalam kegiatan tersebut dapat dijadikan jaminan Obligasi Daerah.