Pasal 9

(1) Perusahaan Perasuransian wajib memastikan

pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) huruf

b dan ayat (2), Pasal 6A ayat (2) huruf b dan ayat (3), dan Pasal 8 ayat (1). (21 Perusahaan Perasuransian yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif oleh OJK berupa:

• peringatan tertulis;
• pembatasan kegiatan usaha, untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
• pencabutan rzin usaha; danlatau
• denda administratif.

(3) Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara

pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, serta pengenaan besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilaksanakan sesuai dengan Peraturan OJK.

Pasal II Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar. . .

SK No 004972A

PRESIDEN

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Januari 2O2O

INDONESIA,

ttd

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2O Januari 2O2O

,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

Bidang Hukum dan undangan,

Djaman

SK No 004973 A

PRESIDEN