Pasal 3

(1) Penyelenggaraan urusan desentralisasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi:

• urusan wajib; dan
• urusan pilihan.

(2) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a meliputi:

• pendidikan;

• kesehatan;

• lingkungan hidup;

• pekerjaan umum;

• penataan ruang;

• perencanaan pembangunan;

• perumahan;

• kepemudaan dan olahraga;

• penanaman modal;

• koperasi dan usaha kecil dan menengah;

• kependudukan dan catatan sipil;

• ketenagakerjaan;

• ketahanan pangan;

• pemberdayaan . . .

• pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
• keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
• perhubungan;
• komunikasi dan informatika;
• pertanahan;
• kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
• otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
• pemberdayaan masyarakat dan desa;
• sosial;
• kebudayaan;
• statistik;
• kearsipan; dan
• perpustakaan.

(3) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b meliputi:

• kelautan dan perikanan;
• pertanian;
• kehutanan;
• energi dan sumber daya mineral;
• pariwisata;
• industri;
• perdagangan; dan
• ketransmigrasian.

(4) Materi LPPD urusan desentralisasi, meliputi:

• ringkasan RKPD, kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan.
• penyelenggaraan urusan wajib yang mencakup:

1. Prioritas urusan wajib;

2. Program dan kegiatan;

3. Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal;

4. Satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan wajib;

5. Jumlah pegawai . . .

1. Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional;
2. Alokasi dan realisasi anggaran;
3. Sarana dan prasarana yang digunakan;
4. Proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
5. Permasalahan dan solusi; dan 10.Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan.

• penyelenggaraan urusan pilihan yang mencakup:

1. Prioritas urusan pilihan;
2. Program dan kegiatan;
3. Satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pilihan;
4. Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional;
5. Alokasi dan realisasi anggaran;
6. Sarana dan prasarana yang digunakan;
7. Proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
8. Permasalahan dan solusi; dan
9. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan.