Pasal 67

(U Fasilitas pajak daerah khusus dan penerimaan khusus lbu Kota Nusantara sebagaimana b dimaksud dalam Pasal 26 ayat lll hunrf angka 1 terdiri atas:

• insentif berbentuk pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah khusus Ibu Kota Nusantara; dan
• insentif berbentuk pengurangan, keringanan, atau pembebasan penerimaan khusus Ibu Kota Nusantara. (21 Insentif berbentuk pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah khusus lbu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurr.f a diberikan sebagaimana

(3). tercantum dalam Pasal 2l ayat (1) dan ayat

(3) Insentif berbentuk pengurangan, keringanan,

atau pembebasan penerimaan khusus lbu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurrf b diberikan sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 ayat (3).

(4) Pemberian

SK No 194510 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(4) Pemberian fasilitas Penanaman Modal

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan prioritas yang ditetapkan oleh Kepala Otorita.

1. Ketentuan Pasal 68 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: