Pasal 13

(1) Verifikasi dalam proses pemberian persetujuan

persyaratan dasar Perizinan Berusaha dan/atau Perizinan Berusaha sektor untuk tingkatan risiko tertentu di Ibu Kota Nusantara dilakukan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara. (21 Otorita Ibu Kota Nusantara dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menugaskan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi. penugasan (3) Sumber pendanaan atas (21 sebagaimana dimaksud pada ayat dibebankan pada: pendapatan dan belanja negara; a. anggaran

• anggaran pendapatan dan belanja Ibu Kota Nusantara; dan/ atau

c.sumber...

SK No 194518 A

PRESIDEN

REPUBLIK INOONESIA

• sumber lain Yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(5) 5. Ketentuan ayat (1), ayat (21, ayat (4), dan ayat

Pasal 16 diubah sehingga Pasal 16 berbunyi

sebagai berikut: