Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Komisi Pemberantasan Korupsi adalah Komisi

Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

1. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi adalah Ketua dan

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi.

1. Hak Keuangan adalah Penghasilan dan Tunjangan Fasilitas

yang diterima Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi

setiap bulan, termasuk biaya perjalanan dinas.

1. Penghasilan . . .

PRESIDEN

1. Penghasilan adalah sejumlah uang yang diberikan kepada

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan

Peraturan Pemerintah ini.

1. Tunjangan Fasilitas adalah sejumlah uang yang diberikan

kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi selain

penghasilan.