Pasal 5

Segala sesuatu yang berkenaan dengan dan sebagai akibat daripada pembentukan 2 (dua) Kecamatan dalam Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diatur lebih lanjut oleh Gubemur Kepala Daerah Istimewa Aceh dengan memperhitungkan kamampuan keuangan Pemerintah Pusat/Daerah.