Pasal 446

(1) Setiap Pelaku Usaha yang berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap persetujuan teknis analisis mengenai dampak lalu lintas, PB, dan/atau PB UMKU pada sektor transportasi, dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan; b. pembekuan sertifikat, PB, dan/atau PB UMKU; c. denda administratif; d. pengenaan daya paksa polisional; e. pencabutan sertifikat; danlatau f. pencabutan PB dan/atau PB UMKU. (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan tingkat kesalahan yang ditemukan pada kegiatan Pengawasan.