Pasal 52

(1) Dalam kondisi tertentu, Pengelola Barang dapat

melakukan Penilaian kembali atas nilai Barang Milik Negara/Daerah yang telah ditetapkan dalam neraca Pemerintah Pusat/ Daerah.

(2) Ketentuan mengenai pelaksanaan Penilaian kembali

atas nilai Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

(3) Ketentuan mengenai pelaksanaan Penilaian kembali

atas nilai Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

1. Ketentuan huruf d ayat (3) Pasal 55 tetap dan penjelasan huruf d ayat (3) Pasal 55 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 61 tetap dan penjelasan ayat (1)

Pasal 6L diubah sebagaimana tercantum dalam

penjelasan pasal demi pasal.

1. Ketentuan . .

SK No 040525 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

26

1. Ketentuan huruf d dan huruf e ayat (1) Pasal 63 tetap dan penjelasan huruf d dan huruf e ayat (1) Pasal 63 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal.

2. Ketentuan huruf a ayat (2) dan huruf b ayat (3) Pasal 64 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: