Pasal 4

(1) Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara

adalah Pengelola Barang Milik Negara.

(2) Pengelola Barang Milik Negara berwenang dan

bertanggung jawab:

• merumuskan kebijakan, mengatur, dan menetapkan pedoman pengelolaan Barang Milik Negara;

• meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan Barang Milik Negara;

• menetapkan

SK No 040506 A

trRES IDEN

• menetapkan status penguasaan dan Penggunaan Barang Milik Negara;
• mengajukan usul Pemindahtanganan Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
• memberikan keputusan atas usul Pemindahtanganan Barang Milik Negara yang berada pada Pengelola Barang yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Ralryat sepanjang dalam batas kewenangan Menteri Keuangan;
• memberikan pertimbangan dan meneruskan usul Pemindahtanganan Barang Milik Negara yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Ralryat kepada Presiden;
• memberikan persetujuan atas usul Pemindahtanganan Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sepanjang dalam batas kewenangan Menteri Keuangan;
• menetapkan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, atau Penghapusan Barang Milik Negara yang berada pada Pengelola Barang;
• memberikan persetujuan atas usul Pemanfaatan Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang;
• memberikan persetujuan atas usul Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara:
• melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Negara dan menghimpun hasil Inventarisasi;

1. menyusun laporan Barang Milik Negara;

• melakukan

SK No 040507 A

trRES IDEN

• melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Barang Milik Negara; dan
• men5rusun dan mempersiapkan laporan rekapitulasi Barang Milik Negara/Daerah kepada Presiden, jika diperlukan.

(3) Pengelola Barang Milik Negara dapat melimpahkan

kewenangan dan tanggung jawab tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (21 kepada Pengguna Barang I Kuasa Pengguna Barang.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan dan

tanggung jawab tertentu yang dapat dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tata cara pelimpahannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

3 Ketentuan ayat (2) Pasal 6 ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf a1, serta ayat (3) dan ayat (4) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut: