Pasal 3

(1) Perubahan status Zona Inti pada Kawasan Konservasi untuk kegiatan pemanfaatan hanya dapat

dilakukan dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional yang diatur dengan peraturan perundang- undangan.

(2) Kebijakan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)berupa penetapan proyek strategis nasional.