Pasal 276

(1) Penerbitan persetujuan impor komoditas Perikanan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang perdagangan dilakukan berdasarkan neraca komoditas Perikanan.

(2) Neraca komoditas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:

• ketersediaan komoditas Perikanan yang dihitung berdasarkan data produksi Perikanan tangkap, Perikanan budi daya, dan stok Ikan tahun sebelumnya;

• kebutuhan komoditas Perikanan yang dihitung berdasarkan kebutuhan Ikan dalam negeri dan kebutuhan Ikan untuk ekspor; dan

• kebutuhan impor komoditas Perikanan sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong industri, dan kebutuhan impor komoditas perikanan selain sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong industri.

(3) Penyusunan neraca komoditas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan data

dan informasi rencana usaha yang disampaikan Pelaku Usaha untuk periode 1 (satu) tahun.

(4) Rencana usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:

• data umum perusahaan mencakup kapasitas produksi dan/atau kapasitas gudang, jumlah karyawan, dan kapasitas kendaraan pengangkut yang dimiliki;

121 / 177

• kebutuhan komoditas Perikanan;

• tujuan pemasaran; dan

• rencana distribusi Ikan impor.

(5) Pelaku Usaha menyampaikan rencana usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Kementerian

untuk 1 (satu) tahun berikutnya setiap akhir tahun secara elektronik.

(6) Menteri melakukan verifikasi terhadap rencana usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan neraca komoditas Perikanan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dan verifikasi rencana usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri.