Pasal 254

(1) Lembaga pengelola Pelabuhan Perikanan dalam menjalankan fungsi Pelabuhan Perikanan dapat

didukung oleh instansi/unit kerja terkait sesuai dengan kewenangannya.

(2) Instansi/unit kerja terkait di Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

• Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota;

• Tentara Nasional Indonesia;

• Kepolisian Negara Republik Indonesia;

• instansi yang membidangi keimigrasian;

• instansi yang membidangi bea dan cukai;

• instansi yang membidangi kesehatan pelabuhan;

• instansi yang berwenang menerbitkan dokumen Kapal Perikanan;

• unit kerja yang menangani pengawasan Sumber Daya Kelautan dan perikanan;

• unit kerja yang menangani pemasaran dan distribusi Hasil Perikanan;

• unit kerja yang menangani penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan;

• unit kerja yang menangani pengembangan riset dan sumber daya manusia kelautan dan perikanan;

• unit kerja yang menangani karantina ikan;

• badan usaha milik negara;

• badan usaha milik daerah; dan/atau

• instansi terkait lainnya.

(3) Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di

Pelabuhan Perikanan harus berkoordinasi dengan pejabat berwenang.