Pasal 223

(1) Penyusunan batas wilayah pengoperasian daratan Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 222 ayat (1) huruf a dilakukan dengan mempertimbangkan:

• letak kegiatan usaha masyarakat yang berkaitan dengan keberadaan Pelabuhan Perikanan;

• akses transportasi umum yang berhubungan dengan Pelabuhan Perikanan;

• letak pemukiman masyarakat dan fasilitas umum/fasilitas sosial lainnya yang berkaitan dengan Pelabuhan Perikanan;

• keberadaan instansi lain;

• lahan sekitar Pelabuhan Perikanan yang memungkinkan sebagai wilayah pengembangan Pelabuhan Perikanan; dan

• kebijakan pengembangan wilayah.

(2) Penyusunan batas wilayah pengoperasian daratan Pelabuhan Perikanan memenuhi ketentuan:

• berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan instansi terkait lainnya yang berkaitan dengan penggunaan wilayah pengoperasian daratan;

• melakukan pengukuran titik koordinat wilayah pengoperasian daratan sesuai dengan hasil koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan instansi terkait lainnya;

• mencantumkan titik koordinat segmen batas luar wilayah kerja dan pengoperasian dengan koordinat bujur dan lintang menggunakan format derajat menit detik atau format desimal;

• titik koordinat yang telah ditentukan dihubungkan dan digambarkan dalam peta lokasi daratan yang selanjutnya ditentukan luasnya; dan

102 / 177

• titik koordinat dan luas wilayah sebagaimana dimaksud pada huruf d ditetapkan sebagai wilayah pengoperasian daratan Pelabuhan Perikanan.