Pasal 216

(1) Wilayah kerja Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (2) terdiri atas wilayah

kerja daratan dan wilayah kerja perairan.

(2) Wilayah kerja daratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah daratan yang

dipergunakan untuk kegiatan pembangunan dan operasional:

• fasilitas pokok;

• fasilitas fungsional; dan

• fasilitas penunjang, yang antara lain digunakan untuk:

1. kegiatan bongkar Ikan;

2. pelelangan;

3. pengepakan;

4. kawasan industri;

5. kawasan pelayanan;

6. perbekalan;

7. perbaikan Kapal Perikanan; dan

8. fasilitas umum lainnya di kawasan Pelabuhan Perikanan.

(3) Wilayah kerja perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah perairan yang

dipergunakan untuk:

• Kolam Pelabuhan;

• pemecah gelombang;

• turap;

97 / 177

• pengendali sedimentasi;

• dermaga;

• kegiatan alur pelayaran;

• penempatan rambu-rambu navigasi;

• tempat tambat labuh;

• tempat kapal bongkar muat antar Kapal Perikanan di pelabuhan;

• tempat olah gerak Kapal Perikanan; dan

• perbaikan Kapal Perikanan.

(4) Wilayah pengoperasian Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (3) terdiri

atas:

• wilayah pengoperasian daratan; dan

• wilayah pengoperasian perairan.

(5) Wilayah pengoperasian daratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a antara lain dipergunakan

sebagai akses jalan dari dan ke Pelabuhan Perikanan, permukiman nelayan, pasar Ikan, dan lainnya yang berpengaruh langsung terhadap operasional Pelabuhan Perikanan.

(6) Wilayah pengoperasian perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b antara lain dipergunakan

sebagai alur pelayaran dari dan ke Pelabuhan Perikanan yang ditandai dengan alat bantu navigasi, keperluan keadaan darurat, kegiatan pemanduan, uji coba kapal, penempatan kapal mati, dan kapal yang ditarik ke pelabuhan.

Paragraf 2

Persyaratan Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoperasian Pelabuhan Perikanan