Pasal 111

(1) Dalam meningkatkan akses pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, Menteri, gubernur,

bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi penyaluran kredit kepada Pelaku Usaha.

(2) Pembinaan, pemantauan, dan evaluasi penyaluran kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

melalui:

• sosialisasi dan edukasi inklusi keuangan;

• peningkatan kualitas manajemen usaha;

• fasilitasi dan kerja sama dengan lembaga keuangan (bank dan nonbank);

• penjaringan debitur potensial;

• pemantauan dan evaluasi penyaluran pembiayaan bagi Pelaku Usaha; dan

• pelaporan realisasi kredit secara berkala dan berjenjang dari daerah ke pusat.