Pasal 41

(1) Gubernur atau bupati/wali kota dapat mengusulkan

Sampah untuk ditetapkan menjadi Sampah yang Secara Teknologi Belum Dapat Diolah.

(2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan kepada Menteri disertai dengan informasi mengenai:

• sumber Sampah;
• jenis Sampah; danlatau
• karakteristik Sampah.

(3) Terhadap usulan penetapan jenis Sampah sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), Menteri melakukan pengkajian berupa:

• potensi dampak terhadap lingkungan hidup;
• bentuk penanganan Sampah, jika jenis Sampah tersebut secara teknologi dapat diolah; dan
• alternatif penanganan Sampah, jika jenis Sampah tersebut secara teknologi atau belum dapat diolah.

(4) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dilakukan melalui koordinasi dengan:

• menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian;

• kepala iembaga pemerintahan nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pengkajian dan penerapan teknologi; dan

• menteri

SK No 027871 A

PRESIDEN

• menteri atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

(5) Hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

berupa:

• Sampah secara teknologi dapat diolah dan bentuk penanganannya; atau
• Sampah secara teknologi belum dapat diolah dan alternatif penanganannya. Bagian Ketujuh Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah yang Timbul Secara Tidak Periodik