Pasal 73

(1) Penyertaan Modal Pemerintah Pusat/Daerah atas Barang

Milik Negara/Daerah dapat berupa:

• tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Pengelola Barang untuk Barang Milik Negara dan Gubernur/Bupati/Walikota untuk Barang Milik Daerah;
• tanah dan/atau bangunan pada Pengguna Barang; atau
• Barang Milik Negara/Daerah selain tanah dan/atau bangunan.

(2) Penetapan Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah

dan/atau bangunan yang akan disertakan sebagai modal Pemerintah Pusat/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh:

• Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara; atau
• Gubernur/Bupati/Walikota, untuk Barang Milik Daerah, sesuai batas kewenangannya.

(3) Penyertaan Modal Pemerintah Pusat/Daerah atas Barang

Milik Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a dilaksanakan oleh:

• Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara; atau
• Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota, untuk Barang Milik Daerah.

(4) Penyertaan . . .

(4) Penyertaan Modal Pemerintah Pusat/Daerah atas Barang

Milik Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b dilaksanakan oleh:

• Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara; atau
• Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota, untuk Barang Milik Daerah.

(5) Penyertaan Modal Pemerintah Pusat/Daerah atas Barang

Milik Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c dilaksanakan oleh:

• Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengelola Barang;
• Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang; atau
• Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota, untuk Barang Milik Daerah.