Pasal 69

(1) Hibah dapat berupa:

• tanah dan/atau bangunan:

1. yang berada pada Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara;
2. yang telah diserahkan kepada Gubernur/Bupati/ Walikota, untuk Barang Milik Daerah;

• tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang; atau
• selain tanah dan/atau bangunan.

(2) Penetapan Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah

dan/atau bangunan yang akan dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh:

• Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara; atau
• Gubernur/Bupati/Walikota, untuk Barang Milik Daerah, sesuai batas kewenangannya.

(3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

dilaksanakan oleh:

• Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara; atau
• Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota, untuk Barang Milik Daerah.

(4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

dilaksanakan oleh:

• Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara; atau

• Pengelola . . .

• Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota, untuk Barang Milik Daerah.

(5) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

dilaksanakan oleh:

• Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengelola Barang;
• Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang; atau
• Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota, untuk Barang Milik Daerah.