Pasal 68

(1) Hibah Barang Milik Negara/Daerah dilakukan dengan

pertimbangan untuk kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat non komersial, dan penyelenggaraan pemerintahan negara/ daerah.

(2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

memenuhi syarat:

• bukan merupakan barang rahasia negara;

• bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak; dan

• tidak . . .

• tidak diperlukan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi dan penyelenggaraan pemerintahan negara/daerah.

(3) Ketentuan mengenai kriteria kepentingan sosial, budaya,

keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat non komersial, dan penyelenggaraan pemerintahan negara/ daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.