Pasal 55

(1) Pemindahtanganan Barang Milik Negara sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 54 untuk:

• tanah dan/atau bangunan; atau
• selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dilakukan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

(2) Pemindahtanganan Barang Milik Daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 54 untuk:

• tanah dan/atau bangunan; atau
• selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dilakukan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

(3) Pemindahtanganan . . .

(3) Pemindahtanganan Barang Milik Negara/Daerah berupa

tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, apabila:

• sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
• harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;
• diperuntukkan bagi pegawai negeri;
• diperuntukkan bagi kepentingan umum; atau
• dikuasai negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.