Pasal 52

(1) Dalam kondisi tertentu, Pengelola Barang dapat

melakukan Penilaian kembali atas nilai Barang Milik Negara/Daerah yang telah ditetapkan dalam neraca Pemerintah Pusat/Daerah.

(2) Keputusan mengenai Penilaian kembali atas nilai Barang

Milik Negara dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pemerintah yang berlaku secara nasional.

(3) Keputusan mengenai Penilaian kembali atas nilai Barang

Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota dengan berpedoman pada ketentuan Pemerintah yang berlaku secara nasional.