Pasal 4

(1) Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara

adalah Pengelola Barang Milik Negara.

(2) Pengelola Barang Milik Negara berwenang dan

bertanggung jawab:

• merumuskan kebijakan, mengatur, dan menetapkan pedoman pengelolaan Barang Milik Negara;

• meneliti . . .

• meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan Barang Milik Negara;
• menetapkan status penguasaan dan Penggunaan Barang Milik Negara;
• mengajukan usul Pemindahtanganan Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
• memberikan keputusan atas usul Pemindahtanganan Barang Milik Negara yang berada pada Pengelola Barang yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sepanjang dalam batas kewenangan Menteri Keuangan;
• memberikan pertimbangan dan meneruskan usul Pemindahtanganan Barang Milik Negara yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Presiden;
• memberikan persetujuan atas usul Pemindahtanganan Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sepanjang dalam batas kewenangan Menteri Keuangan;
• menetapkan Penggunaan, Pemanfaatan, atau Pemindahtanganan Barang Milik Negara yang berada pada Pengelola Barang;
• memberikan persetujuan atas usul Pemanfaatan Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang;
• memberikan persetujuan atas usul Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
• melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Negara dan menghimpun hasil Inventarisasi;
• menyusun laporan Barang Milik Negara;
• melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Barang Milik Negara; dan
• menyusun dan mempersiapkan laporan rekapitulasi Barang Milik Negara/Daerah kepada Presiden, jika diperlukan.

(3) Pengelola . . .

(3) Pengelola Barang Milik Negara dapat mendelegasikan

kewenangan dan tanggung jawab tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.

(4) Kewenangan dan tanggung jawab tertentu yang dapat

didelegasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tata cara pendelegasiannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.