Pasal 5

(1) Gubernur/Bupati/Walikota adalah pemegang kekuasaan

pengelolaan Barang Milik Daerah.

(2) Pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah

berwenang dan bertanggung jawab:

• menetapkan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah;
• menetapkan Penggunaan, Pemanfaatan, atau Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan;
• menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah;
• menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan Barang Milik Daerah;
• mengajukan usul Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
• menyetujui usul Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah sesuai batas kewenangannya;
• menyetujui usul Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan; dan
• menyetujui usul Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.

(3) Sekretaris Daerah adalah Pengelola Barang Milik Daerah.

(4) Pengelola . . .

(4) Pengelola Barang Milik Daerah berwenang dan

bertanggung jawab:

• meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan Barang Milik Daerah;
• meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan Barang Milik Daerah;
• mengajukan usul Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota;
• mengatur pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
• mengatur pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang telah disetujui oleh Gubernur/ Bupati/Walikota atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
• melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah; dan
• melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Barang Milik Daerah.

Bagian Kedua Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang