Pasal 29

(1) Barang Milik Negara/Daerah dapat disewakan kepada

Pihak Lain.

(2) Jangka waktu Sewa Barang Milik Negara/Daerah paling

lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

(3) Jangka waktu Sewa Barang Milik Negara/Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat lebih dari 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk:

• kerja sama infrastruktur;
• kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu sewa lebih dari 5 (lima) tahun; atau
• ditentukan lain dalam Undang-Undang.

(4) Formula tarif/besaran Sewa Barang Milik Negara/Daerah

berupa tanah dan/atau bangunan ditetapkan oleh:

• Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara; atau
• Gubernur/Bupati/Walikota, untuk Barang Milik Daerah.

(5) Besaran Sewa atas Barang Milik Negara/Daerah untuk

kerja sama infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a atau untuk kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu sewa lebih dari 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat mempertimbangkan nilai keekonomian dari masing-masing jenis infrastruktur.

(6) Formula . . .

(6) Formula tarif/besaran Sewa Barang Milik Negara/Daerah

selain tanah dan/atau bangunan ditetapkan oleh:

• Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara; atau
• Gubernur/Bupati/Walikota dengan berpedoman pada kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah, untuk Barang Milik Daerah.

(7) Sewa Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan

berdasarkan perjanjian, yang sekurang-kurangnya memuat:

• para pihak yang terikat dalam perjanjian;
• jenis, luas atau jumlah barang, besaran Sewa, dan jangka waktu;
• tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu Sewa; dan
• hak dan kewajiban para pihak.

(8) Hasil Sewa Barang Milik Negara/Daerah merupakan

penerimaan negara dan seluruhnya wajib disetorkan ke rekening Kas Umum Negara/Daerah.

(9) Penyetoran uang Sewa harus dilakukan sekaligus secara

tunai paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya perjanjian Sewa Barang Milik Negara/Daerah.

(10) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (9), penyetoran uang Sewa Barang Milik Negara/Daerah untuk kerja sama infrastruktur dapat dilakukan secara bertahap dengan persetujuan Pengelola Barang.

Bagian Keempat Pinjam Pakai