Pasal 16

(1) Pengelola Barang dapat mendelegasikan penetapan status

Penggunaan atas Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan dengan kondisi tertentu kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.

(2) Gubernur . . .

(2) Gubernur/Bupati/Walikota dapat mendelegasikan

penetapan status Penggunaan atas Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan dengan kondisi tertentu kepada Pengelola Barang Milik Daerah.