Pasal 17

(1) Penetapan status Penggunaan Barang Milik Negara

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

• Pengguna Barang melaporkan Barang Milik Negara yang diterimanya kepada Pengelola Barang disertai dengan usul Penggunaan; dan
• Pengelola Barang meneliti laporan dari Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada huruf a dan menetapkan status penggunaannya.

(2) Penetapan status Penggunaan Barang Milik Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

• Pengguna Barang melaporkan Barang Milik Daerah yang diterimanya kepada Pengelola Barang disertai dengan usul Penggunaan; dan
• Pengelola Barang meneliti laporan dari Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada huruf a dan mengajukan usul Penggunaan kepada Gubernur/Bupati/Walikota untuk ditetapkan status penggunaannya.

(3) Dalam kondisi tertentu, Pengelola Barang dapat

menetapkan status Penggunaan Barang Milik Negara pada Pengguna Barang tanpa didahului usulan dari Pengguna Barang.