Pasal 56

(1) Susunan Komisi Penilai Amdal terdiri atas:

• ketua;
• sekretaris; dan
• anggota.

(2) Ketua ...

(2) Ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a dan huruf b, berasal dari:

• instansi lingkungan hidup Pusat, untuk Komisi Penilai Amdal Pusat;
• instansi lingkungan hidup provinsi, untuk Komisi Penilai Amdal provinsi; dan
• instansi lingkungan hidup kabupaten/kota, untuk Komisi Penilai Amdal kabupaten/kota.

(3) Anggota Komisi Penilai Amdal terdiri atas:

• untuk Komisi Penilai Amdal Pusat, beranggotakan unsur dari:

1. instansi Pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang;

2. instansi Pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

3. instansi Pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri;

4. instansi Pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;

5. instansi Pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan;

6. instansi Pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal;

7. instansi Pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan;

8. instansi Pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan;

9. instansi Pusat yang membidangi Usaha dan/atau Kegiatan;

10. instansi Pusat yang terkait dengan dampak Usaha dan/atau Kegiatan;

11. wakil pemerintah provinsi yang bersangkutan;

12. wakil pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan;

13. ahli di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

14. ahli di bidang yang berkaitan dengan rencana Usaha dan/atau Kegiatan;

15. ahli ...

1. ahli di bidang yang berkaitan dengan dampak dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
2. organisasi lingkungan hidup;
3. masyarakat terkena dampak; dan/atau
4. unsur lain sesuai kebutuhan.

• untuk Komisi Penilai Amdal provinsi, beranggotakan unsur dari:

1. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang provinsi;

2. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup provinsi;

3. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal provinsi;

4. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan provinsi;

5. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan provinsi;

6. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan provinsi;

7. instansi Pusat dan/atau daerah yang membidangi Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan;

8. wakil instansi Pusat, instansi provinsi, dan/atau kabupaten/kota yang urusan pemerintahannya terkait dengan dampak Usaha dan/atau Kegiatan;

9. wakil pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan;

10. pusat studi lingkungan hidup perguruan tinggi yang bersangkutan;

11. ahli di bidang yang berkaitan dengan rencana Usaha dan/atau Kegiatan;

12. ahli di bidang yang berkaitan dengan dampak dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan;

13. organisasi lingkungan hidup;

14. masyarakat ...

1. masyarakat terkena dampak; dan/atau
2. unsur lain sesuai kebutuhan.

• untuk Komisi Penilai Amdal kabupaten/kota, beranggotakan unsur dari:

1. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang kabupaten/kota;
2. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kabupaten/kota;
3. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal kabupaten/kota;
4. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan kabupaten/kota;
5. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan kabupaten/kota;
6. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan kabupaten/kota;
7. wakil instansi Pusat, instansi provinsi, dan/atau kabupaten/kota yang urusan pemerintahannya terkait dengan dampak Usaha dan/atau Kegiatan;
8. ahli di bidang yang berkaitan dengan rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
9. ahli di bidang yang berkaitan dengan dampak dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
10. wakil dari organisasi lingkungan yang terkait dengan Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan;
11. masyarakat terkena dampak; dan
12. unsur lain sesuai kebutuhan.

Pasal 57 ...