Pasal 54

(1) Komisi Penilai Amdal dibentuk oleh Menteri, gubernur,

atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

(2) Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) terdiri atas:

• Komisi Penilai Amdal Pusat;
• Komisi Penilai Amdal provinsi; dan
• Komisi Penilai Amdal kabupaten/kota.

(3) Komisi Penilai Amdal Pusat sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf a menilai dokumen Amdal untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang:

• bersifat strategis nasional; dan/atau
• berlokasi:

1. di lebih dari 1 (satu) wilayah provinsi;
2. di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sedang dalam sengketa dengan negara lain;
3. di wilayah laut lebih dari 12 (duabelas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas; dan/atau
4. di lintas batas Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan negara lain.

(4) Komisi Penilai Amdal provinsi sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf b menilai dokumen Amdal untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang:

• bersifat ...

• bersifat strategis provinsi; dan/atau
• berlokasi:

1. di lebih dari 1 (satu) wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi;
2. di lintas kabupaten/kota; dan/atau
3. di wilayah laut paling jauh 12 (duabelas) mil dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.

(5) Komisi Penilai Amdal kabupaten/kota sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf c menilai dokumen Amdal untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang:

• bersifat strategis kabupaten/kota dan tidak strategis; dan/atau
• di wilayah laut paling jauh 1/3 (satu pertiga) dari wilayah laut kewenangan provinsi.

(6) Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang bersifat strategis

nasional, strategis provinsi, atau strategis kabupaten/kota, serta tidak strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, ayat (4) huruf a, dan ayat (5) huruf a ditetapkan oleh Menteri.