Pasal 50

(1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib

mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan, apabila Usaha dan/atau Kegiatan yang telah memperoleh Izin Lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan.

(2) Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi:

• perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan;
• perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
• perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang memenuhi kriteria:

1. perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
2. penambahan kapasitas produksi;
3. perubahan spesifikasi teknik yang memengaruhi lingkungan;
4. perubahan sarana Usaha dan/atau Kegiatan;
5. perluasan lahan dan bangunan Usaha dan/atau Kegiatan;
6. perubahan ...

1. perubahan waktu atau durasi operasi Usaha dan/atau Kegiatan;
2. Usaha dan/atau Kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup di dalam Izin Lingkungan;
3. terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
4. terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan;

• terdapat perubahan dampak dan/atau risiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan; dan/atau
• tidak dilaksanakannya rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Lingkungan.

(3) Sebelum mengajukan permohonan perubahan Izin

Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL.

(4) Penerbitan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan

Hidup dilakukan melalui:

• penyusunan dan penilaian dokumen Amdal baru; atau
• penyampaian dan penilaian terhadap adendum Andal dan RKL-RPL.

(5) Penerbitan perubahan Rekomendasi UKL-UPL dilakukan

melalui penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL baru.

(6) Penerbitan perubahan Rekomendasi UKL-UPL

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam hal perubahan Usaha dan/atau Kegiatan tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal.

(7) Penerbitan perubahan Izin Lingkungan dilakukan

bersamaan dengan penerbitan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL.

(8) Ketentuan ...

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria perubahan

Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tata cara perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup, perubahan Rekomendasi UKL-UPL, dan penerbitan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri.