Pasal 29

(1) Komisi Penilai Amdal, berdasarkan hasil penilaian Andal

dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5), menyelenggarakan rapat Komisi Penilai Amdal.

(2) Komisi Penilai Amdal menyampaikan rekomendasi hasil

penilaian Andal dan RKL-RPL kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya.

(3) Rekomendasi hasil penilaian Andal dan RKL-RPL

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:

• rekomendasi kelayakan lingkungan; atau
• rekomendasi ketidaklayakan lingkungan.

(4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

ditetapkan berdasarkan pertimbangan paling sedikit meliputi:

• prakiraan secara cermat mengenai besaran dan sifat penting dampak dari aspek biogeofisik kimia, sosial, ekonomi, budaya, tata ruang, dan kesehatan masyarakat pada tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi, dan pascaoperasi Usaha dan/atau Kegiatan;
• hasil evaluasi secara holistik terhadap seluruh Dampak Penting hipotetik sebagai sebuah kesatuan yang saling terkait dan saling memengaruhi, sehingga diketahui perimbangan Dampak Penting yang bersifat positif dengan yang bersifat negatif; dan
• kemampuan Pemrakarsa dan/atau pihak terkait yang bertanggung jawab dalam menanggulangi Dampak Penting yang bersifat negatif yang akan ditimbulkan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan, dengan pendekatan teknologi, sosial, dan kelembagaan.

(5) Dalam ...

(5) Dalam hal rapat Komisi Penilai Amdal menyatakan

bahwa dokumen Andal dan RKL-RPL perlu diperbaiki, Komisi Penilai Amdal mengembalikan dokumen Andal dan RKL-RPL kepada Pemrakarsa untuk diperbaiki.