Pasal 10

(1) Pelaku Usaha yang akan melakukan Pembersihan Hasil

Sedimentasi di Laut sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 dan Pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib memiliki Izin Pemanfaatan Pasir Laut.

(2) Pembersihan. . .

SK No 170909 A

PRESIDEN

REPUBLIK TNDONESI'I

(2) Pembersihan Hasil Sedimentasi di Laut dan Pemanfaatan

Hasil Sedimentasi di Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pasir laut dilakukan melalui pengambilan, pengangkutan, penempatan, penggunaan, dan/atau penjualan Hasil Sedimentasi di Laut.

(3) Penjualan Hasil Sedimentasi di Laut berupa pasir laut

sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dilakukan setelah mendapatkan izin usaha pertambangan untuk penjualan. (41 Izin usaha pertambangan untuk penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijamin penerbitannya oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang mineral dan batubara atau gubernur sesuai dengan kewenangannya setelah melalui kajian oleh tim kajian dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Pembersihan Hasil Sedimentasi di Laut dan Pemanfaatan

Hasil Sedimentasi di Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa lumpur dilakukan melalui pengambilan, pengangkutan, dan/atau penggunaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Pasal 1 1

Pelaku Usaha dalam melakukan Pembersihan Hasil Sedimentasi di Laut wajib menjamin dan memperhatikan:

• keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat di sekitar lokasi pembersihan;
• keseimbangan pelestarian fungsi lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
• akses masyarakat sekitar lokasi pembersihan.