Pasal 19

(1) Semua aset yang diperoleh PTN Badan Hukum harus

dicatat dalam daftar inventaris barang PTN Badan Hukum.

(2) Aset negara yang dipisahkan dikelola PTN Badan

Hukum secara tertib dan akuntabel sesuai dengan prinsip pengelolaan aset yang sehat.

(3) Aset berupa tanah yang berada dalam penguasaan

PTN Badan Hukum yang diperoleh dari anggaran pendapatan dan belanja negara merupakan barang milik negara.

(4) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus

ditetapkan status penggunaannya oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

(5) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

ditatausahakan dalam daftar barang milik negara oleh Menteri.

(6) Hasil . . .

(6) Hasil pengelolaan aset sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) merupakan sumber pendapatan PTN Badan Hukum.

(7) Ketentuan mengenai tata cara pengelolaan aset

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan masing-masing pimpinan PTN Badan Hukum.