Pasal 28

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2017

(1) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) terdiri atas alur pelayaran di laut dan alur

pelayaran di sungai dan danau.

(2) Alur pelayaran di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

• alur pelayaran umum dan perlintasan; dan

• alur pelayaran masuk pelabuhan.

(3) Alur pelayaran di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga memiliki Alur Laut Kepulauan Indonesia.

(4) Alur pelayaran sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

• alur pelayaran sungai; dan

• alur pelayaran danau.

(5) Kriteria teknis penetapan alur pelayaran ditetapkan oleh Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di

bidang transportasi laut.

(6) Alur Laut Kepulauan Indonesia ditetapkan berdasarkan kriteria yang berlaku secara internasional dan

peraturan perundang-undangan.

31 / 94

DIVA | DIUNDUH PADA 21 JULI 2023

www.hukumonline.com

(7) Alur pelayaran nasional ditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang transportasi

laut.

Penjelasan Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "Alur Laut Kepulauan Indonesia" (ALKI) adalah alur laut yang dilalui oleh kapal atau pesawat dan/atau pesawat udara asing di atas alur tersebut, untuk melaksanakan pelayaran dan penerbangan dengan cara normal semata-mata untuk transit yang terus menerus, langsung dan secepat mungkin serta tidak terhalang melalui atau di atas perairan kepulauan dan laut territorial yang berdampingan Antara satu bagian laut lepas atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan bagian laut lepas atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia lainnya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.