Pasal 33

(1) Kantor perwakilan asing sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 32 ayat (2) huruf c wajib:

• memiliki Kualifikasi yang setara dengan Kualifikasi besar;
• membentuk kerja sama operasi dengan badan usaha jasa penunjang tenaga listrik dalam negeri;
• mempekerjakan lebih banyak tenaga kerja Indonesia daripada tenaga kerja asing;
• menempatkan warga negara Indonesia sebagai penanggung jawab badan usaha kantor perwakilan;
• mengutamakan penggunaan produk dalam negeri;
• memiliki teknologi tinggi, mutakhir, efisien, berwawasan lingkungan, serta memperhatikan kearifan lokal;
• melaksanakan proses alih teknologi; dan
• melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (21 Badan usaha jasa penunjang tenaga listrik dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus:
• berbentuk perseroan terbatas;
• kepemilikan saham lOOo/o (seratus persen) oleh perorangan warga negara Indonesia, Negara Republik Indonesia, Pemerintah Daerah, badan usaha swasta, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan/atau koperasi;
• memiliki sertifikat badan usaha dengan Kualilikasi usaha besar; dan
• memiliki Pertzinan Berusaha jasa penunjang tenaga listrik.