Pasal 15

(1) Imbal jasa penjaminan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 14 ayat (2) diberikan kepada Pelaku Usaha mikro

dan kecil yang :

• layak usaha tetapi belum layak bank;
• berlokasi di kawasan Hortikultura yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah; dan/atau
• mengembangkan komoditas unggulan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

(2) Kriteria kelayakan usaha sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil keuntungan, modal pokok dan kewajiban membayar bunga bank serta biaya operasional lainnya.

(3) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah memberikan

informasi kelayakan Usaha Hortikultura Pelaku usaha mikro dan kecil kepada Perbankan.