Pasal 12

(1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan

kewenangannya memberikan kemudahan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b kepada Pelaku Usaha menengah dan besar.

(2) Pelayanan ...

(2) Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi izin usaha:

• perbenihan;
• budidaya;
• panen dan pascapanen;
• Pengolahan;
• penelitian;
• wisata agro; dan
• distribusi, perdagangan, dan pemasaran.

(3) Kemudahan pelayanan perizinan meliputi:

• penyederhanaan persyaratan;
• ketepatan waktu pelayanan;
• keringanan biaya; dan
• penyederhanaan prosedur.

(4) Ketentuan mengenai pedoman kemudahan pelayanan

perizinan berupa izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f diatur dengan Peraturan Menteri.

(5) Ketentuan mengenai pedoman kemudahan pelayanan

perizinan berupa izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Paragraf 3 Pemanfaatan Lahan