Pasal 6

(1) Pemberian Insentif dapat berbentuk:

• pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
• pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
• pemberian bantuan Modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;
• bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;
• bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah; dan/atau
• bunga pinjaman rendah.

(2) Pemberian Kemudahan dapat berbentuk:

• penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
• penyediaan sarana dan prasarana;
• fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
• pemberian bantuan teknis;
• penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan . melalui pelayanan terpadu satu pintu;
• kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
• kemudahan investasi langsung konstruksi;
• kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
• pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah;
• kemudahan

SK No 005040 A

PRESIDEN

REPUBLIK TNDONES!A

• kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
• kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
• kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
• fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.

(3) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21diberikan sesuai dengan kemampuan daerah dan peraturan perundang-undangan.