Pasal 22

Ayat (1) Larangan bagi anggota Direksi dalam ketentuan ini dimaksudkan agar tidak menimbulkan benturan kepentingan.

www.peraturan.go.id No. 6800 Yang dimaksud dengan “calon/anggota legislatif” adalah calon/anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Yang dimaksud dengan “kepala/wakil kepala daerah” adalah Gubernur/Wakil Gubernur, Wali Kota/Wakil Wali Kota, atau Bupati/Wakil Bupati. Ayat (2) Yang diatur dalam Peraturan Menteri antara lain mengenai mekanisme pemberhentian anggota Direksi tersebut.

Angka 5