Pasal 43

(1) Tim Penawaran Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 41 ayat (3) menyusun konsep Kontrak Kerja Sama dari

setiap Wilayah Kerja yang akan ditawarkan berdasarkan pertimbangan teknis dan ekonomi.

(2) Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

memuat ketentuan pokok paling sedikit:

• penerimaan negara;

• wilayah . . .

• Wilayah Kerja dan pengembaliannya;
• kewajiban pengeluaran dana;
• perpindahan kepemilikan hasil produksi atas Minyak dan Gas Bumi;
• jangka waktu dan kondisi perpanjangan kontrak;
• penyelesaian perselisihan;
• kewajiban pemasokan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi untuk kebutuhan dalam negeri;
• berakhirnya kontrak;
• kewajiban pasca eksplorasi dan eksploitasi;
• keselamatan dan kesehatan kerja;
• pengelolaan lingkungan hidup;
• pengalihan hak dan kewajiban;
• pelaporan yang diperlukan;
• rencana pengembangan lapangan;
• pengutamaan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri;
• pengembangan masyarakat; dan
• pengutamaan penggunaan tenaga kerja Indonesia.

(3) Konsep Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan persetujuan.

(4) Gubernur dalam memberikan persetujuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) harus mendapatkan persetujuan DPRA.

(5) Konsep Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) diusulkan oleh Gubernur kepada Menteri untuk mendapatkan penetapan.