Pasal 9A

(1) Gubernur wajib melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri

mengenai kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan huruf b, Pasal 5, Pasal 7, dan Pasal 8.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah

diterima Menteri Dalam Negeri paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal penyelenggaraan rapat koordinasi berakhir.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit

memuat:

• hari dan tanggal penyelenggaraan rapat;

• peserta rapat dengan melampirkan daftar hadir;

www.djpp.depkumham.go.id

• materi rapat koordinasi yang dibahas; dan

• berita acara hasil rapat koordinasi.

1. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut: