Pasal 5

(1) Gubernur dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan

pemerintahan antara pemerintah daerah provinsi dengan instansi vertikal dan antarinstansi vertikal di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a melalui:

• musyawarah perencanaan pembangunan provinsi; dan
• rapat kerja pelaksanaan program/kegiatan, monitoring dan evaluasi, serta penyelesaian berbagai permasalahan.

(2) Musyawarah perencanaan pembangunan provinsi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

www.djpp.depkumham.go.id

(2a) Musyawarah perencanaan pembangunan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menghasilkan:

• kesepakatan prioritas program dan anggaran pembangunan dengan mensinkronkan program sektoral yang dibiayai Pemerintah dan program daerah yang dibiayai pemerintah provinsi dan kabupaten/kota; dan
• prioritas pembangunan daerah guna mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan prioritas pembangunan nasional.

(3) Rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

dilakukan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun.

1. Ketentuan Pasal 6 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (7) dan penjelasanepkumham.go ayat (2) diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan, sehingga

Pasal 6 berbunyi sebagai berikut: