Pasal 4

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3epkumham.go ayat (1), gubernur sebagai wakil Pemerintah memiliki wewenang

meliputi:

• mengundang rapat bupati/walikota beserta perangkat daerah kabupaten/kota dan pimpinan instansi vertikal;
• meminta kepada bupati/walikota beserta perangkat daerah dan pimpinan instansi vertikal untuk segera menangani permasalahan penting dan/atau mendesak yang memerlukan penyelesaian cepat;
• memberikan penghargaan atau sanksi kepada bupati/walikota terkait dengan kinerja, pelaksanaan kewajiban, dan pelanggaran sumpah/janji;
• menetapkan sekretaris daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
• mengevaluasi rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang wilayah kabupaten/kota;
• memberikan persetujuan tertulis terhadap penyidikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota;
• menyelesaikan perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antarkabupaten/kota dalam satu provinsi;
• melantik bupati/walikota;
• melantik kepala instansi vertikal dari kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian yang ditugaskan di wilayah provinsi yang bersangkutan; dan
• melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

www.djpp.depkumham.go.id

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

3A, gubernur memiliki wewenang meliputi:

• mengundang rapat kementerian/lembaga terkait dalam rangka koordinasi penyusunan program/kegiatan yang akan dilimpahkan kepada gubernur dan ditugaspembantuankan kepada kabupaten/kota di wilayah provinsi;
• mengundang rapat bupati/walikota beserta pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka sinergi penyusunan program/ kegiatan yang akan ditugaspembantuankan oleh kementerian/lembaga kepada kabupaten/kota; dan
• memberikan sanksi kepada bupati/walikota terkait dengan pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b.epkumham.go

1. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 4A yang berbunyi sebagai berikut: