Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut

Polri, adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan

dalam melaksanakan peran memelihara keamanan dan ketertiban

masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan,

pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka

terpeliharanya keamanan dalam negeri.

1. Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang

selanjutnya disebut daerah hukum kepolisian adalah wilayah

yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi

wilayah darat, wilayah perairan dan wilayah udara dengan batas-

batas tertentu dalam rangka melaksanakan fungsi dan peran

kepolisian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya

disebut Kapolri adalah Pimpinan Kepolisian Negara Republik

Indonesia dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi

kepolisian.